Network
"Kalau misal dilakukan penundaan maka elit yang memiliki kekuasaan politik ini, akan tetap terjaga," jelasnya.
"Misalnya dilakukan pemilu, maka elit politik atau jangan-jangan pebisnis yang diuntungkan oleh kebijakan pemerintahan Jokowi ini, akan merasa kesulitan," tegasnya.
Baca Juga: Temui Wali Kota Gibran, Agus Sulistriyono Perkenalkan Prinsip Ekonomi Kolaboratif PRMN dan Promedia
Ia menegaskan bahwa, jika Jokowi mengakhiri masa jabatannya di tahun 2024 mendatang maka para pebisnis tersebut akan terdampak, sebab setiap pergantian kepemimpinan pasti akan membuat kebijakan baru dan pebisnis tersebut akan terdampak.
"Maka hal ini perlu dibukakan big data pertumbuhan ekonomi yang bisa dipahami oleh seluruh masyarakat sehingga bisa disaksikan bersama, karena big data yang diutarakan oleh pak Luhut Binsar Pandjaitan itu belum dirilis secara resmi," sambungnya.
"Lalu seharusnya ada rilis resmi big data pertumbuhan ekonomi dan sosial kepada publik, apakah hal ini bisa dilakukan penundaan atau tidak," tutupnya.
Itulah artikel tentang banyak elit politik diuntungkan, kata Hermanto Rohman, pakar Kebijakan Publik Universitas Jember (Unej) jika Pilres 2024 ditunda.***(Angga Juli Setiawan/Portaljember.com)
