Network
PORTAL PEKALONGAN - Banyak penulis enggan atau kurang tertarik untuk mengikuti kegiatan sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah terverifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
Mereka beranggapan, sertifikasi penulis dan editor tidak bermanfaat, bahkan dinilai mengada-ada.
Ketua Umum Perkumpulan Penulis Indonesia Satupena Provinsi Jawa Tengah, Gunoto Saparie mengungkapkan, sikap para penulis dan editor yang enggan mengikuti kegiatan sertifikasi kompetensi atau profesi itu sebenarnya berangkat dari ketidaktahuan.
Baca Juga: Mengenal Satupena, Apa Saja Program Kegiatannya? Masih Terbuka untuk Bergabung Lho
"Hal itu karena dalam pikiran mereka, bukti fisik kompetensi seorang penulis adalah karya tulis, baik berupa buku maupun yang tersebar di media massa. Mereka tidak tahu kalau sertifikasi bagi penulis dan editor merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan," ujar Gunoto.
Untuk itu, lanjut Gunoto, Satupena Jawa Tengah yang baru saja terbentuk berupaya mendorong dan memotivasi para anggotanya untuk mengikuti sertifikasi BNSP.
"Mereka tidak mungkin mengaku sebagai penulis atau editor kalau belum mengikuti uji kompetensi dan sertifikasi. Mereka harus memiliki standar dan legalitas," tegas Gunoto kepada Portalpekalongan.com, Rabu 23 Maret 2022.
Baca Juga: Pengurus Lengkap Satupena Jateng Telah Ditetapkan, Selain Seksi-Seksi Ada Korwil dan Korda
Apalagi kini syarat penulis, lanjut Gunoto, khususnya untuk buku-buku yang diterbitkan oleh pemerintah atau yang diizinkan beredar oleh pemerintah, penulis atau editornya harus tesertifikasi.
"Pusat Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) mengutamakan buku-buku yang ditulis dan diedit oleh penulis dan editor tesertifikasi BNSP," imbuh Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) itu.
Menurut Gunoto, Satupena Jateng yang rencananya akan diluncurkan pertengahan bulan Ramadan mendatang, telah melakukan penjaringan usulan program melalui google form. Salah satu program yang diusulkan oleh anggota antara lain peningkatan kualitas penulis, dengan pengembangan kemampuan dan kapabilitas.
"Tentu saja, salah satu cara yang dapat dilakukan di antaranya adalah mengikuti program pelatihan bersertifikat resmi. Sertifikat adalah bentuk pengakuan atas satu kemampuan tertentu. Namun, sertifikat yang dikeluarkan oleh badan atau lembaga sertifikasi harus mengacu pada aturan yang berlaku dan sah secara hukum," jelas Gunoto.
Baca Juga: PRMN dan KNPI Jawa Barat Sepakat Tingkatkan Literasi Digital Kaum Muda di Jabar
Asesmen Kompetensi
Menurut Gunoto, salah satu cara untuk mendapatkan sertifikasi kompetensi atau sertifikasi profesi adalah melalui uji kompetensi atau juga dikenal sebagai asesmen kompetensi.
Dia menjelaskan, pemerintah mengatur pelaksanaan asesmen kompetensi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2018 yang menugaskan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang memastikan pengembangan kompetensi di Indonesia.
“Dalam kaitan ini, asesmen kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari BNSP. Standar kompetensi yang digunakan sebagai acuan bagi LSP dalam melaksanakan asesmen kompetensi dapat mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Kerja Khusus (SK3), atau standar internasional yang telah memperoleh verifikasi dari Kementerian Ketenagakerjaan,” jelas Gunoto.
Baca Juga: CEO PRMN: Survey Imogen Imogen Sangat Keliru dan Tak Sesuai Fakta
Dia kembali menegaskan, Satupena Jateng akan menjembatani para anggotanya dengan Lembaga Sertifikasi Profesi Penulis dan Editor Profesional yang telah mendapatkan verifikasi sertifikasi BNSP.***
