Network
Persoalan kebijakan subsidi kendaraan listrik terletak pada object subsidinya yaitu sisi konsumsi.
MTI setuju dan memandang perlu adanya dukungan fiskal pemerintah untuk pengembangan kendaraan listrik sebagai upaya konversi energi BBM ke energi listrik, tetapi subsidi lebih tepat diberikan untuk pembangunan infrastruktur dan bukan pada kegiatan konsumsi yang seharusnya dibiarkan menjadi bagian dari mekanisme pasar dimana demand dan supply tercapai secara alamiah berdasakan keseimbangan aspek keekonomiannya.
Maka akan lebih tepat jika Kemen. ESDM dapat memberikan dukungan subsidi infrastruktur kendaraan listrik seperti charging station, jaringan battery swab, dan proses sambungan listrik yang mudah dan murah bagi fasiltias pengisian daya bagi kendaraan listrik.
Kemen ESDM perlu membantu Kemnhub mengatasi anomaly angkutan online karena hadirnya bisnis jasa angkutan online tersebut terjadi adalah akibat krisis angkutan umum di seluruh Indonesia.
Baca Juga: Aldi Taher Bawakan Lagu Oasis Sambil Telanjang Dada, Warganet Puji Aksinya
Subsidi produksi atau subsidi harga jual yang bisa mencapai trilliunan rupiah tersebut sebaiknya dialihkan ke pembangunan infrastruktur kendaraan listrik untuk angkutan umum atau paling tidak sebagian dialihkan ke subsidi bus listrik untuk mewujudkan angkutan umum yang berkualitas, terjangkau, dan ramah lingkungan.
Dari sisi transportasi, diskursus subsidi sepeda motor listrik online hendaknya diubah menjadi diskursus pembenahan angkutan umum perkotaan yang memang sangat membutuhkan ketelatenan dan konsistensi untuk membenahinya.
Baca Juga: Bhineka Tunggal Ika itu Diajarkan Islam, Ustadz Abdul Somad Buktikan Melalui Sejarah Madinah
Karena ini bukan hanya soal teknologi, harga jual, dan industialisasinya semata, tetapi juga lebih pada keberpihakan anggaran pemerintah di sektor transportasi.***
