Network
PORTAL PEKALONGAN - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA), pada Jumat 23 September 2022.
Koordinator MAKI, Boyamin Saiman meminta KPK juga mengusut dugaan korupsi dalam rekrutmen hakim agung yang telah lampau, terutama proses rekrutmen Sudrajad Dimyati menjadi hakim agung.
"KPK semestinya juga mengembangkan OTT (dugaan suap pengurusan perkara di MA) ini dengan cara mendalami dugaan KKN saat rekrutmen hakim agung, sebagaimana dulu pernah terdapat cerita isu pertemuan di toilet antara calon calon hakim agung dengan terduga anggota DPR," kata Boyamin Saiman, dikutip Portalpekalongan.com dari Antaranews.com berdasarkan keterangan tertulis yang diterima pada Sabtu 24 September 2022 malam.
Baca Juga: Fatalitas Tabrak Belakang Truk Bisa Dihindari, Simak Penjelasan Pakar Transportasi Djoko Setijowarno
Boyamin mengungkapkan, meskipun isu dugaan pertemuan di toilet itu dinyatakan tidak terbukti di Komisi Yudisial (KY), namun tidak menutup kemungkinan KPK mampu menemukan alat bukti dengan segala kewenangan, seperti penyadapan dan penelusuran rekening bank.
Terkait OTT dan penetapan hakim agung dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA, Boyamin mengapresiasi kinerja KPK yang mampu mencetak rekor dengan menetapkan seorang hakim agung sebagai tersangka, yaitu Sudrajad Dimyati.
"KPK pernah menyasar dugaan korupsi di MA tahun 2005, kasus Probosutedjo, Harini Wiyoso, dan (KPK) hanya mampu menangkap beberapa pegawai rendah di MA," katanya.
Atas kinerja tersebut, lanjutnya, KPK semestinya mampu mengembangkan kasus tersebut dengan memeriksa pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
Baca Juga: Profil dan Biodata Hasnaeni Wanita Emas, Tersangka Maling Uang Rakyat. Simak Arti Julukannya
Boyamin mengatakan terdapat informasi di masa lalu, di mana sejumlah oknum mengaku sebagai keluarga atau kerabat dari pejabat tinggi MA. Oknum tersebut menawarkan diri untuk membantu kemenangan sebuah perkara di MA yang tentunya dengan meminta imbalan fantastis.
