Dicopot dari Jabatan dan Mundur dari ASN, Mahfud MD: Itu Tak Hilangkan Proses Hukum Rafael Alun Trisambodo

- 26 Februari 2023, 09:00 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD
Menko Polhukam Mahfud MD /Tangkapan layar/Youtube Sekretariat Presiden/

PORTAL PEKALONGAN - Meski sudah dicopot dari jabatan struktural dan mengajukan pengunduran diri dari stsusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN), proses hukum terhadap Rafael Alun Trisambono tetap jalan terus.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM (Menko Polhukam) Mahfud MD, saat ditanya soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo, di kampus Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu 25 Februari 2023 malam.

"Meski bapaknya sebagai pejabat Kemenkeu sudah diberhentikan, kemudian minta pengunduran diri, menurut saya, itu tidak menghilangkan proses hukum bila mengundurkan diri," ujar Mahfud MD kepada wartawan, setelah menghadiri Silaturahmi Keluarga Besar Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), di kampus tersebut.

Baca Juga: Sadis! Berhubungan Dekat, Pria di Batang Nekat Cekik Teman Wanitanya sampai Tewas, Ternyata Ini Motifnya

Seperti diketahui, Rafael Alun Trisambodo dicopot dari jabatan Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Jakarta Selatan II akibat terseret kasus penganiayaan yang dialakukan anaknya, Mario Dandy Satriyo terhadap David, anak seorang Pengurus Pusat GP Ansor.

Bahkan sehari setelah dicopot dari jabatannya, Rafael juga mengajukan pengunduran diri dari statusnya sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Namun, Mahfud mengatakan, pengunduran diri Rafael dari ASN itu tetap tak bisa menghilangkan proses hukum terkait harta kekayaan Rafael yang mencapai Rp56 miliar yang disebut oleh KPK tidak sesuai dengan profil jabatannya.

Baca Juga: Polisi di Jateng Imbau Warga Jangan Takut dan Melawan Debt Collector, Irwasda: Lawan Mata Elang!

Mafud juga menyatakan bahwa kasus (penganiayaan) tersebut telah berproses hukum pidana. Begitu pula proses administrasi bagi ayah pelaku, yaitu pencopotan jabatan yang dijatuhkan oleh Menteri Keuangan, tetap jalan terus.

Apabila memang ada kasus hukum yang dilakukan (Rafael) seperti penghimpunan dana yang tidak sah, pencucian uang, pegngelapan pajak orang, kemudian dinikmati juga, menurut Mahfud, itu tetap harus diteruskan.

Tidak Masuk Akal

"Bila itu terjadi, kalau benar ya, kalau benar, sekali lagi kalau benar LHKPN, itu tidak masuk akal, supaya diselidiki. Kalau ada tindak pidana, jangan pandang bulu karena kalau sudah mundur, itu ditutup tidak bisa," tegasnya.

Baca Juga: Resmikan Tol Semarang-Demak Seksi II, Jokowi Disambut Demo soal Ganti Rugi

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga menekankan, pemeriksaan berkaitan dengan dugaan hasil LHKPN tetap jalan untuk membuktikan. Namun, bila ada temuan di sana, lanjutnya, supaya ditelisik secara hukum.

Terkait dengan proses hukum Mario Dandy Satrio yang menganiaya Cristalino David Ozora (17) alias David, Mahfud kembali menegaskan sikapnya, kasus tersebut harus tetap diproses hukum.

"Sikap Menko Polhukam jelas, diproses secara hukum tanpa pandang bulu dan tanpa melihat siapa pun, hukum adalah hukum," katanya. ***

Editor: Ali A

Sumber: antaranews.com


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah