Network
PORTAL PEKALONGAN - Keriuhan kasus pejabat pamer harta dan kemewahan telah menggelitik semua orang, tak terkecuali Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas. Apalagi masih ada transaksi keuangan yang tidak jelas yang nialainya ratusan triliun rupiah, yang diduga terkait kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU).
Hal itu disampaikan Anwar Abbas, saat diminta tanggapannya soal kasus pejabat yang sering pamer harta kekayaan dan kemewahan.
Anggota Dewan Penasihat Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI) itu menilai, saat ini negara ini sedang bermasalah karena orang yang dititip amanat oleh rakyat malah berkhianat.
Dia pun mengungkapkan kekecewaannya atas perilaku para pejabat yang sering pamer kekayaan dan kemewahan.
Menuritnya, para pejabat yang seperti itu, sama saja telah mengkhianati janji dan ikrarnya saat diangkat menjadi pejabat.
"Negeri ini sekarang sedang bermasalah karena orang yang dipercaya dan digaji dengan gaji yang cukup besar untuk mengurusi rakyat dan keuangan negara malah telah berkhianat terhadap janji yang diucapkan dan diikrarkannya," kata Anwar Abbas, di Jakarta, Sabtu 11 Maret 2023.
Baca Juga: Pendaftaran Mudik Gratis Kemenhub 2023 Dibuka Mulai Hari Ini, Simak Persyaratannya!
Hal itu, menurut Anwar, mengacu pada harta fantastis milik sejumlah pegawai pajak yang digaji rakyat tapi malah memamerkan harta dan kekayaannya.
"Di mana mereka ketika dilantik untuk menjadi pegawai atau ASN telah mengikrarkan dengan tegas bahwa mereka akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan dirinya sendiri, seseorang, atau golongan," kata Anwar.
Harga Diri ASN
Anwar Abbas pun lalu menyoroti soal harga diri aparatur sipil negara (ASN) yang berkhianat yang dengan bangga telah menggarong duit negara.
Baca Juga: Ganjar Batal Maju sebagai Capres, JoMan Alihkan Dukungan ke Prabowo, Berikut Faktanya
"Jangankan akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri, mereka malah telah menjadi maling, garong, dan perampok kekayaan dan pendapatan negara," ungkapnya.
Anwar juga mengungkapkan, para pejabat yang seperti itu berarti telah menyalahgunakan kekuasaan yang ada pada dirinya dengan seenaknya sendiri mengambil kekayaan dan pendapatan negara.
"Mereka telah menyalahgunakan kekuasaan yang ada padanya untuk mengambil dan menguras kekayaan dan pendapatan negara dengan seenaknya melalui cara-cara yang sangat licik, sehingga mereka yang semula keadaan ekonominya biasa-biasa saja, kini mereka telah menjadi orang yang hidupnya bersimbah harta dan kemewahan," kata Anwar.
Karena itu, anwar meminta pemerintah untuk bertindak cepat jika tidak mau kehilangan kepercayaan dari rakyatnya.
Adapun tindakan cepat yang dimaksud Anwar Abbas adalah menangkap semua pihak yang terlibat dalam kegiatan yang tidak terpuji tersebut dan memprosesnya secara hukum. Bahkan kalau perlu dijatuhi hukuman yang seberat-beratnya atau hukuman mati.
"Kalau perlu dijatuhi hukuman mati agar negeri ini bersih dari para aparat pengkhianat yang benar-benar telah merugikan rakyat dan mencoreng muka dari rezim yang berkuasa," ujarnya.
Baca Juga: Kekayaan Rafael Alun Trisambodo Beda Tipis dengan Menteri Hampir Tiga Periode, Ini Profil Hartanya
Bahkan kalau pemerintah tidak berani menindak, jangan salahkan jika rakyat yang bertindak.
"Kalau pemerintah tidak berani menindak dan memberangusnya maka tunggulah gelombang rakyat akan turun menyelesaikan masalah yang ada dengan caranya sendiri dan kita tentu saja tidak mau hal itu terjadi," tutupnya. ***
