Network
PORTALPEKALONGAN.COM - SEMARANG - Indonesia kini tengah memasuki musim Pemilu 2024 yang terbilang panas. Banyak hal yang mulai dikaitkan dengan urusan politik.
Bahkan beberapa menggunakan atribut keagamaan untuk mendongkrak kepentingan politik pihak tertentu.
Melihat adanya fenomena tersebut, Kepala Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakaf Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, H Imam Buchori SAg MSi dengan tegas menolak hal tersebut.
Terutama, kata Imam Buchori, menggunakan masjid sebagai sarana untuk kegiatan politik praktis.
Baca Juga: Wali Kota Semarang Komitmenkan Ini Guna Dukung Percepatan Transformasi Digital
"Jangan coba-coba, terutama di daerah-daerah, menggunakan masjid untuk keperluan politik praktis. Karena itu bisa menjadi pelanggaran konstutisi," tegas Imam Buchori sebelum membuka secara resmi Rapat Kerja Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Jawa Tengah dengan tema Penguatan Peran Dewan Masjid Indonesia, di Hotel Muria Semarang, Sabtu (23/12/2023).
Imam Buchori juga tak lupa mengingatkan kepada para takmir masjid mengingat saat ini Indonesia tengah memasuki masa kampanye Pemilu 2024 termasuk Pilpres 2024.
Selain itu, dia juga meminta agar masjid bisa dijadikan tempat ibadah yang ramah anak, ramah lansia, dan juga ramah kepada masyarakat.
"Kasihan warga miskin di sekitar masjid. Ironi, kas masjid banyak, berjuta-juta rupiah, puluhan juta rupiah, namun di sekelilingnya ada warga miskin tidak diopeni. Ada warga di sekeliling masjid tak mampu beli beras, misalnya. Kami mengingatkan kepada para takmir para takmir, jangan sampai kejadian seperti itu," kata Imam Buchori.
Terkait masjid itu sendiri, dia menerangkan bahwa fungsinya agar dapat memberikan pembinaan kepada generasi muda.
"Kalau dulu kami janjian ketemuan di masjid. Apa saja sentralnya di masjid. Sekarang banyak masjid kosong. Padahal di Jatwng ada 35 juta warga muslim," terangnya.
Baca Juga: Pemkot Semarang Dapat 2 Penghargaan dari KIP, Mbak Ita Tegaskan Komitmen Ini
Sementara itu, Ketum PW DMI Jateng Prof Ahmad Rofiq juga turut menekankan pentingnya sertifikasi status tanah masjid.
"Dulu, saat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi Gubernur DKI, ada gereja dirobohkan karena status tanahnya tidak jelas dan tidak punya IMB. Ini kan bahaya. Banyak masjid bisa dirobohkan jika status tanahnya tidak jelas, tidak bersertifikat dan tidak punya IMB," katanya.
Oleh karena itu, Prof Ahmad Rofiq menyatakan pentingnya Unit Pengumpul Zakat atau UPZ DMI.
Adapun pendirian unit tersebut salah satu tujuannya untuk membiayai kepengurusan sertifikasi tanah masjid.
Prof Ahmad Rofiq bahkan mencontohkan masjid di Sragen yang setiap Jumat pagi, takmirnya bagi-bagi sayur dan beras berkisar 20 kg-25 kg.
"Selain itu, saya juga mengimbau kepada seluruh takmir masjid di Jawa Tengah, bagaimana menjadikan jamaah sholat itu sekaligus sebagai menjadi jamaah masjid. Misalnya selalu mengadakan Jumat Berkah, yang jumatan disiapkan makan siang, sehingga peserta salat Jumat semakin ramai. Kita tak perlu mempertanyakan apa motifasi orang mau salat Jumat di masjid, yang penting mereka mau jumatan," ujarnya.
"Ini luar biasa. Bagaimana menjadikan masjid itu bisa nyaman, masjid ramah anak. Ada sekolah ramah anak yang dideklarasikan, maka masjid ramah anak itu penting juga dideklarasikan. Masjid itu sebaiknya buka selama 24 jam, tidak ada istilahnya masjid tutup. Anak-anak diusahakan main di masjid. Di Sragen memang luar biasa. Ada wifi, kepengurusan di masjid melibatkan anak muda," imbuhnya.
Baca Juga: Antisipasi Kondisi Darurat Selama Nataru, Pemkot Semarang Buka Layanan Call Center 112 Nonstop
Sebelumnya, Rapat Kerja Wilayah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Provinsi Jawa Tengah dengan tema Penguatan Peran Dewan Masjid Indonesia resmi dilaksanakan di Hotel Muria Semarang pada Sabtu (23/12/2023).
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Umum PW DMI Jateng Prof Imam Yahya menyampaikan terkait tujuan diadakannya Rakerwil PW DMI Jawa Tengah adalah melakukan koordinasi pengurus Wilayah DMI Jateng dengan Pengurus Daerah DMI Kabupaten dan Kota.
"Kami perlu mengadakan Rakerwil PW DMI Jateng ada 5 hal penting: Pertama mendinamisasi kepengurusan baik di wilayah Jateng maupun di daerah Kabupaten/Kota," jelasnya.
Kedua, lanjut Guru Besar UIN Walisongo Semarang ini, yakni merumuskan program kerja di tahun 2024 ke depan khususnya di Pengurus Wilayah DMI Jawa Tengah.
"Ketiga, lesson learn dari Pengurus DMI Kab Kota se Jawa Tengah tentang pemberdayaan masjid sebagai temat pemberdayaan ummat di Indonesia," lanjutnya.
Sedangkan tujuan keempat, Prof Imam Yahya mengatakan, tujuannya untuk meyakinkan kepada para pengurus DMI Wilayah/Daerah Kabupaten Kota bahwa eksistensi DMI pasca munculnya BKM adalah mitra bersama dalam rangka memberdayakan masjid.
"Kelima adalah menetralisasi masjid yang independen, tidak bisa dijadikan sebagai tempat politik praktis menjenag pemilu 2024," tandasnya.***
