Network
PORTAL PEKALONGAN - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati bersama jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghadiri Rapat Paripurna DPR RI untuk membahas pertanggungjawaban pelaksanaan APBN tahun anggaran 2021.
Dalam Rapat paripurna itu Sri Mulyani menyebut mengenai anggaran subsidi Rp 502 triliun yang telah dianggarkan oleh pemerintah.
"Hari Selasa (23/08), saya bersama jajaran @kemenkeuri kembali hadir di Rapat Paripurna @dpr_ri untuk memberikan tanggapan Pemerintah terhadap pandangan fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (RUU P2APBN) tahun anggaran 2021," tulis Sri Mulyani dalam laman Instagramnya @smindrawati.
Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan bahwa anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM) akan habis jika harga Pertalite dan solar subsidi tidak naik. Pemerintah sudah menganggarkan Rp 502 triliun untuk subsidi energi, termasuk di dalamnya untuk BBM.
"Dengan harga BBM, minyak dunia yang terus menerus tinggi, (anggaran subsidi) Rp 502 triliun diperkirakan akan habis dan masih belum mencukupi," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa 23 Agustus 2022 dikutip Portalpekalongan.com dari Instagram @kabarbintaro.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan bahwa anggaran subsidi energi bakal membengkak bila melihat laju konsumsi BBM dalam 7 bulan terakhir. Itu dengan asumsi tidak terjadi kenaikan harga BBM subsidi.
Baca Juga: Siapkan Biaya Rumah Tangga Lebih, Sri Mulyani Umumkan Tarif Listrik di Atas 3000 VA Akan Naik
Langkah pemerintah dengan belum menaikkan harga energi lantaran untuk menjaga daya beli masyarakat. Tujuannya agar pemulihan ekonomi tetap terjaga. Dijelaskan Sri Mulyani, itu adalah wujud peran APBN sebagai shock absorber atau peredam kejut atas kenaikan harga minyak dunia.
