Network
PORTAL PEKALONGAN - Saat melantik 26 pejabat baru di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berpesan tiga hal untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap Kemenkeu.
"Saya minta baik yang dilantik maupun yang hadir di sini untuk membangun kepercayaan publik bagi instansi Kemenkeu," kata Sri Mulyani dalam acara Pelantikan Pejabat di Lingkungan Kemenkeu yang dipantau secara daring di Jakarta, Jumat 17 Maret 2023.
Pelantikan 26 pejabat baru itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29/TPA Tahun 2023, Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 107/KMK.01/2023, KMK Nomor 109/KMK.01/2023, KMK Nomor 110/KMK.01/2023, dan KMK Nomor 111/KMK.01/2023.
Baca Juga: Terbongkar! 10 Calon Pekerja Miigran Akan Dikirim Jadi Admin Judi Online di Kamboja
Sri Mulyani mengungkapkan, menjaga kepercayaan publik terhadap instansi Kementerian Keuangan merupakan pekerjaan yang terus-menerus harus dilakukan.
Selain itu, lanjutnya, siapa pun yang bekerja di lingkungan Kemenkeu harus selalu menjaga kepercayaan publik tersebut secara berkesinambungan, tanpa putus.
Sebab, menurut Sri Mulyani, kepercayaan adalah sesuatu yang harus dijaga dan tidak boleh dikhianati atau dicederai oleh siapa pun, lebih-lebih para pejabat.
Baca Juga: Jelang Bulan Puasa dan Arus Mudik, Segini Harga Mobil Bekas Innova Diesel 2010
Adapun cara mengembalikan dan menjaga kepercayaan publik tersebut, kata Sri Mulyani, bisa dilakukan dengan tiga hal penting berikut.
Pertama, menjalankan sumpah jabatan yang telah diucapkan saat pelantikan. Untuk hal tersebut, mantan Direktur Pelaksana IMF itu menyatakan tidak akan mengulanginya lagi, karena semuanya sudah jelas.
"Tidak perlu saya ulang, di situ sudah cukup sangat jelas mengenai apa yang seharusnya Anda semua lakukan," ucapnya.
Baca Juga: Sambut Subsidi Kendaraan Listrik Puluhan Juta Rupiah, Hyundai Genjot Produksi Ioniq 5
Kedua, lanjutnya, yaitu menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjaga etika publik yang meliputi asas kepatutan dan asas sopan santun.
Ketiga, yaitu menjaga integritas selama bekerja.
Dua Pejabat Eselon I
Adapun ke-26 pejabat baru yang dilantik itu meliputi dua pejabat Pimpinan Tinggi Madya (pejabat eselon I), yakni Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan Internasional Parjiono dan Staf Ahli Bidang Jasa Keuangan dan Pasar Modal Arief Wibisono.
Kemudian, 17 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (pejabat eselon II) antara lain Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Teguh Budiharto, Kepala Kanwil DJP Jakarta Selatan II Neilmaldrin Noor, Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I Max Darmawan, Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penertiban SDM Poltak Maruli, serta Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan hubungan Masyarakat Dwi Astuti.
Selebihnya adalah tujuh pejabat pada Komite Pengawas Perpajakan, di antaranya Ketua merangkap anggota Amien Sinaryadi, Wakil Ketua merangkap anggota Zainal Arifin Mochtar, serta Estu Budiarto, Setiawan Basuki, dan Hendra Prasmono sebagai anggota.
Khusus struktur Komite Pengawas Perpajakan yang baru, Sri Mulyani berharap dapat meningkatkan kinerja lebih baik lagi di tengah kasus pajak saat ini. Apalagi, ketua dan wakil ketua yang baru saja dilantik merupakan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akademisi.
Bendahara Negara itu juga menegaskan, tindakan korektif dan perbaikan akan terus dilakukan secara konsisten dan tegas, karena kepercayaan masyarakat tidak boleh dicederai, dikhianati, dan harus dijaga bersama secara penuh, sungguh-sungguh, dan tanpa kompromi.
"Saya minta komitmen Anda semua untuk menjaga dan membangun reputasi Kemenkeu, berteman secara profesional, menjadi pemimpin yang bisa diandalkan, dan jangan mengecewakan kepercayaan publik, Kemenkeu, dan seluruh pemangku kepentingan," tegasnya. ***
