Network
PORTAL PEKALONGAN - Keputusan para pemimpin European Union (EU) atau Uni Eropa untuk memberikan status calon anggota EU kepada Ukraina dan Moldova, telah mendapat respons Rusia dengan menyampaikan peringatan keras, pada Jumat 24 Juni 2022.
Peringatan keras Rusia atas status Ukraina dan Moldova sebagai calon anggota EU, tentu saja menimbulkan konsekuensi negatif terhadap kedua negara, terutama terhadap Ukraina yang saat masih terlibat konflik bersenjata dengan Rusia.
Rusia menegaskan pemberian status calon anggota EU bagi Ukraina dan Moldova itu bisa berarti "memperbudak" negara-negara tetangga EU.
Baca Juga: Ukraina Keluarkan Dekret Sanksi untuk Presiden Rusia Vladimir Putin
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Mariz Zakharova menyebut langkah EU tersebut sebagai upaya untuk merangsek ke lingkup pengaruh Rusia di Persemakmuran Negara-negara Independen (CIS), yang terdiri atas negara-negara bekas Soviet.
"Dengan memutuskan untuk memberikan status kandidat kepada Ukraina dan Moldova, Uni Eropa menegaskan terus secara aktif mengeksploitasi CIS pada tingkat geopolitik, menggunakannya untuk 'menahan' Rusia," kata Zakharova dalam sebuah pernyataan resmi, dilansir Portalpekalongan.com dari Antaranews.com berdasarkan sumber dari Reuters.
"Mereka tidak memikirkan konsekuensi negatif yang timbul dari langkah seperti itu," ujarnya.
Zakharova memperingatkan, dengan memperluas keanggotaan ke Ukraina dan Moldova -- dua republik bekas Soviet, EU dituduh sedang mengorbankan ideologi demokratik melalui "ekspansi tak terkendali serta perbudakan politik dan ekonomi pada negara-negara tetangganya".
Diketahui, proses yang dijalani sebuah negara untuk menjadi anggota UE bisa memakan waktu bertahun-tahun.
Kendati demikian, keputusan EU untuk menerima Ukraina dan Moldova sebagai calon anggotanya merupakan simbol niat kelompok negara Eropa tersebut untuk menjangkau lebih dalam ke wilayah negara-negara bekas Uni Soviet.
Moskow mengatakan pihaknya perlu mengirimkan pasukan ke Ukraina, sebagian, untuk mencegah wilayah negara itu digunakan untuk menyerang Rusia.
Baca Juga: Rusia akan Hadiri KTT G20 Bali, Presiden Jokowi juga Undang Ukraina untuk Hadiri KTT G20
Namun, negara-negara Barat maupun pemerintah Ukraina mengatakan pernyataan Rusia itu merupakan alasan tak berdasar untuk membenarkan perampasan tanah Ukraina.***
