Network
Baca Juga: 5 Bekas Cakar Belanda, Banjarnegara menjadi Saksi Torehan Sejarah
Heni yang juga guru mata pelajaran sejarah di SMAN 1 Sigaluh Banjarnegara. Dia menjelaskan tentang sudut pandang kemerdekaan Indonesia di mata pemerintah Belanda.
"Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus 1945 melainkan pada 27 Desember 1949," jelas Heni waktu itu.
"Bangsa Indonesia melalui Republik Indonesia Serikat (RIS) harus membayar 4,3 miliar Gulden kepada Belanda agar kedaulatan kita diakui, dan itupun tidak 17 Agustus 1945, tetapi 27 Desember 1949," Heni menambahkan.
Dia menegaskan bahwa makna kedaulatan penuh penting bagi bangsa Indonesia. Heni menjelaskan latar belakang Belanda tidak mau mengakui 17 Agustus 1945 karena mereka tidak mau menanggung biaya agresi militer 1 dan 2. Justru biaya tersebut dibebankan kepada RIS. Itu adalah salah satu harga mahal dalam meraih kemerdekaan Indonesia.
Berdasarkan kesepakatan KMB itu Indonesia membayar dengan cara mencicil dan berhenti pada tahun 1956. Seperti dicatat historia.id, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (PVDA) Lambertus Giebels, berargumen di De Groene Amsterdammer pada tahun 2000. Dia menyatakan Indonesia kurang bayar 650 juta dari 4,5 miliar gulden yang seharusnya dibayarkan. Jadi menurut Giebels hampir empat miliar telah dilunasi.
Saat ditanyakan apakah uang senilai hampir 4 miliar gulden tersebut bisa kembali karena pengakuan PM Rutte, Heni mengembalikan kepada diplomasi pemerintah nantinya. "Tinggal power pemerintah kita," ujar Heni singkat kepada banjarnegaraku.com pada 17 Juni 2023.
