PORTAL PEKALONGAN - Baru-baru ini viral mengenai naiknya harga tiket wisata Candi Borobudur.
Bagaimana tidak, publik dihebohkan dengan harga tiket yang dianggap tidak masuk akal.
Yaitu dengan biaya 100 dollar untuk wisatawan mancanegara dan Rp 750 ribu untuk wisatawan lokal.
Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Luhut Binsar Pandjaitan melalui unggahan Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Minggu 5 Juni 2022.
Namun disisi lain Sandiaga Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) menimbau agar pembahasan tentang Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah tidak menimbulkan perpecahan.
"Kita boleh mengungkapkan pendapat kita di media sosial maupun media mainstream, tapi kita harus bijak. Borobudur merupakan ikon dari sejarah, kita harus betul-betul menjaga sebagai bagian dari keutuhan kesatuan dan keutuhan," ungkap Sandiaga Uno dalam Weekly Press Briefing secara virtual.
Dengan adanya kritikan yang pro kontra tersebut pemerintah akan mempertimbangkannya kembali, menimbang keadaan ekonomi masyarakat dalam keadaan yang berat dan biaya hidup yang semakin tinggi.
Harga tiket khusus tersebut hanya bagi wisatawan yang berkeinginan untuk naik bangunan Candi Borobudur dan diterapkan melalui sistem reservasi online.
"Kami akan melakukan langkah-langkah strategis setelah mendapatkan masukan begitu banyak dari para netizen, para ahli, dunia usaha, pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, ahli budaya, tokoh-tokoh agama, dan tokoh-tokoh masyarakat," imbuh Sandiaga Uno.
Walaupun tengah menjadi pergunjingan di masyarakat mengenai penetapan harga khusus, Menparekraf meyakini minat wisatawan untuk berkunjung ke Borobudur tidak akan menurun.
Hal itu karena di dekat Candi Borobudur terdapat dukungan infrastruktur yang memadai yaitu mulai dari Bandar Udara Internasional Yogyakarta, jalan tol, Balai Ekonomi Desa (Balkondes), desa-desa wisata, Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta), dan homestay untuk mendukung pengembangan kawasan Borobudur.
"Kehadiran Borobudur untuk memberikan manfaat bagi ekonomi, sosial dan segala lini kehidupan masyarakat tentunya akan menjadi prioritas dan konsideran utama pemerinta dalam mengambil kebijakan," ujar Sandiaga Uno.***