Network
PORTAL PEKALONGAN - Heboh informasi sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa bocor dan beredar ke ranah publik.
Bagaimana data sertifikat vaksin seorang presiden bisa bocor ke publik? Banyak pihak menilai sistem pengamanan data oleh lembaga-lembaga pemerintah masih lemah.
Pemerintah melalui Kementerian Kominfo akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi untuk meluruskan kabar miring terkait penyebaran data informasi sertifikat vaksinasi Covid-19 Jokowi.
Baca Juga: Tanggapi Kebocoran Data Sertifikat Vaksin Jokowi, Menkominfo: Wewenang di Tangan Kemenkes
Melalui siaran pers yang rilis pada Jumat 3 September 2021 di website resmi milik Kominfo, terdapat 9 poin yang mendeskripsikan sikap pemerintah terkait kabar ini.
Berikut 9 poin siaran pers Kementerian Kesehatan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.
1. Akses pihak-pihak tertentu terhadap sertifikat vaksinasi Covid-19 Presiden Jokowi dilakukan menggunakan fitur pemeriksaan pada sistem PeduliLindungi.
2. Fungsi pemeriksaan sertifikat vaksinasi di PeduliLindungi yang sebelumnya menggunakan nomor handphone sekarang hanya dengan 5 parameter.
Baca Juga: Vaksin Moderna Memunculkan Antibodi 2 Kali Lebih Tinggi Dibandingkan Vaksin Pfizer, Simak Faktanya
