Network
PORTAL PEKALONGAN - Pakar transportasi Djoko Setijowarno mengungkapkan, kondisi layanan transportasi umum makin menurun dan kondisi geografis yang menyulitkan penyaluran bahan bakar minyak (BBM), maka lebih bijak insentif kendaraan listrik diprioritaskan untuk membenahi transportasi umum, mobilitas di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) dan daerah kepulauan.
Menurut Djoko, angka inflasi dapat ditekan dengan makin banyak warga menggunakan transportasi umum di perkotaan.
Diketahui, pemerintah menyiapkan insentif untuk kendaraan listrik sebesar Rp 5 triliun. Pemberian insentif itu telah melalui kalkulasi, kajian, serta mempelajari pengalaman sejumlah negara, terutama negara-negara di Eropa.
Baca Juga: Ustadz Abdul Somad Jelaskan 3 Keadaan Anak Kecil Boleh Sholat di Shaf Depan
Selain itu, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), bisa saja insentif diberikan pula untuk angkutan umum selama produksinya di dalam negeri. Namun, perhitungan insentif yang akan disiapkan tentu berbeda.
"Rencana pemerintah akan memberikan insentif untuk pembeli mobil listrik sekitar Rp 80 juta, sedangkan untuk pembeli mobil listrik hibrid sekitar Rp 40 juta. Pembeli motor listrik juga akan mendapat insentif Rp 8 juta. Adapun konversi motor konvensional menjadi motor listrik mendapat insentif Rp 5 juta. Yang sungguh mengherankan adalah subsidi diberikan untuk usaha ojek daring," ujar Djoko Setijowarno, akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang itu.
Sesungguhnya, lanjut dia, kebijakan yang tengah diformulasikan pemerintah saat ini masih kurang tepat, karena bisa menimbulkan masalah baru seperti kemacetan dan kecelakaan lalu lintas. Ada baiknya kebijakan tersebut ditinjau ulang disesuaikan dengan kebutuhan dan visi ke depan transportasi Indonesia.
Djoko mengutip pendapat Tory Damantoro, mengungkapkan rencana pemerintah memberikan subsidi untuk sepeda motor listrik yang digunakan oleh angkutan online tidak memiliki pijakan dalam ekosistem transportasi di Indonesia. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan isu konversi energi akibat tingginya konsumsi BBM dan subsidi yang berpotensi terus membengkak.
