Network
Efisiensi Public Service Obligation (PSO) KRL Commuter Line dengan beberapa skenario yang dilakukan Ditjen.
Perkeretaapian diperoleh sekitar Rp 208 miliar – Rp 475 miliar. Anggaran hasil efisiensi PSO ini dapat digunakan untuk membenahi transportasi umum di Bodetabek, sehingga warga Bodetabek yang bekerja di Jakarta tidak merasa dizolimi jika nantinya diterapkan Jalan Berbayar Elektronik atau JBE (electronic road pricing atau ERP). Hal ini dilakukan dalam upaya untuk terus mendorong migrasi private ke public transport.
Seperti diketahui layanan transportasi umum di Bodetabek masih sangat buruk. Hampir 99 persen lebih Kawasan perumahan di Bodetabek tidak terlayani akses transportasi umum.
Sementara itu untuk Kota Jakarta cakupan layanan transportasi umum sudah mencapai 92 persen dari luas wilayahnya.
Hingga jalan-jalan kecil di perkampungan Kota Jakarta dilewati layanan angkot Jaklingko.
Tinggal masyarakatnya maukah menggunakan angkutan umum atau masih tetap nyaman dengan sepeda motor.
Sepeda motor menjadi kendala terbesar di Indonesia untuk memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum.
Tarif BBM yang mahal, sekiranya mampu mengalihkan itu. Membatasi wilayah operasional sepeda motor dirasa perlu. Pajak dan asuransi yang tinggi sudah mulai dipikirkan untuk pemilik sepeda motor di kawasan perkotaan.
Tingkat risiko kecelakaan sepeda motor lebih tinggi ketimbang mobil. Selain itu, mengecilkan isi silinder sepeda motor (dulu pernah ada sepeda motor bebek) sudah saatnya dipikirkan dan dilakukan.
