Network
PORTAL PEKALONGAN - Merasa gerah atas gaya hidup pamer kemewahan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta klub motor gede (moge) Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Blasting Rijder DJP, dibubarkan.
Bukan tanpa alasan Menkeu meminta pembubaran klub moge tersebut. Permintaan itu didasari alasan yang menurutnya bisa menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap gaya hidup pegawai Ditjen Pajak.
Permintaan Menkeu tersebut juga imbas dari kasus yang kini tengah ramai dibicarakan masyarakat, yakni penganiayaan yang dilakukan anak pejabat Ditjen Pajak, yang dikabarkan sering pamer kemewahan.
Pemicu lainnya, beredarnya berita dan foto Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Suryo Utomo sedang mengendarai moge bersama komunitas pegawai pajak yang hobi mengendarai motor gede.
Menurut Sri Mulyani, komunitas tersebut bisa menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap para pegawai Ditjen Pajak.
"Komunitas ini menimbulkan persepsi negatif masyarakat dan menimbulkan kecurigaan mengenai sumber kekayaan para pegawai DJP," ungkap Sri Mulyani, di Jakarta, Senin 27 Februari 2023.
Baca Juga: Undangan Klarifikasi LHKPN Sudah Dikirim, KPK Tunggu Konfirmasi dari Rafael Alun Trisambodo
Menkeu juga mengatakan, bahkan apabila moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi pun mengendarai dan memamerkan moge bagi pejabat atau pegawai pajak dan Kemenkeu, melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik.
Hal itu, menurut Menkeu, bisa mencederai kepercayaan masyarakat terhadap citra pegawai pajak secara keseluruhan yang sudah dibangun selama ini.
"Ini mencederai kepercayaan masyarakat," tuturnya.
Diminta Menjelaskan
Tak hanya membubarkan klub moge Ditjen Pajak, Menkeu Sri Mulyani juga meminta Dirjen Pajak Suryo Utomo menjelaskan dan menyampaikan kepada masyarakat mengenai jumlah harta kekayaan dan sumbernya, sperti yang dilaporkan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sebelumnya, Sri Mulyani mengecam gaya hidup mewah yang dilakukan oleh keluarga dari jajaran Kemenkeu lantaran menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas Kemenkeu serta menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenkeu yang telah dan terus bekerja secara jujur, bersih, dan profesional.
Baca Juga: Mulai Jalani Hukuman Satu Tahun Enam Bulan, Bharada Eliezer Dieksekusi ke Lapas Salemba
Menkeu menegaskan, kepercayaan publik merupakan hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenkeu. ***
