PORTAL PEKALONGAN - Indonesia diuntungkan dengan pernyataan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte. Menurut Heni Purwono, melalui diplomasi internasional yang cakap, Indonesia bisa menghasilkan 4 miliar Gulden atas pernyataan PM Belanda Mark Rutte.
Sebagaimana diberitakan PM Belanda Mark Rutte mengeluarkan pernyataan yang sangat mengejutkan.
Pengakuan PM Mark Rutte bahwa Pemerintah Belanda mengakui 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan RI. Pernyataan itu bisa menuai polemik.
Pada satu sisi hal ini adalah penyesuaian sejarah dengan fakta dan hasil penelitian. Namun pada sisi lain bisa menimbulkan konsekuensi yang harus ditanggung.
Baca Juga: Kurangi Cedera, 7 Gerakan Bagi Pemula Sebelum Gym
Pernyataan soal pengakuan 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan RI dilontarkan Perdana Menteri Rutte dalam sebuah debat hasil penelitian mengenai dekolonisasi di Parlemen Belanda pada Rabu 14 Juni 2023 waktu setempat.
Sementara itu pada malam tirakat HUT ke 77 RI di Desa Petambakan, Madukara, Banjarnegara, Heni Purwono pernah mengungkapkan bahwa pengakuan kedaulatan itu penting. Heni Purwono adalah ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Banjarnegara.
Baca Juga: 5 Bekas Cakar Belanda, Banjarnegara menjadi Saksi Torehan Sejarah
Heni yang juga guru mata pelajaran sejarah di SMAN 1 Sigaluh Banjarnegara. Dia menjelaskan tentang sudut pandang kemerdekaan Indonesia di mata pemerintah Belanda.
"Belanda tidak mengakui kedaulatan Indonesia pada 17 Agustus 1945 melainkan pada 27 Desember 1949," jelas Heni waktu itu.
"Bangsa Indonesia melalui Republik Indonesia Serikat (RIS) harus membayar 4,3 miliar Gulden kepada Belanda agar kedaulatan kita diakui, dan itupun tidak 17 Agustus 1945, tetapi 27 Desember 1949," Heni menambahkan.
Dia menegaskan bahwa makna kedaulatan penuh penting bagi bangsa Indonesia. Heni menjelaskan latar belakang Belanda tidak mau mengakui 17 Agustus 1945 karena mereka tidak mau menanggung biaya agresi militer 1 dan 2. Justru biaya tersebut dibebankan kepada RIS. Itu adalah salah satu harga mahal dalam meraih kemerdekaan Indonesia.
Berdasarkan kesepakatan KMB itu Indonesia membayar dengan cara mencicil dan berhenti pada tahun 1956. Seperti dicatat historia.id, mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (PVDA) Lambertus Giebels, berargumen di De Groene Amsterdammer pada tahun 2000. Dia menyatakan Indonesia kurang bayar 650 juta dari 4,5 miliar gulden yang seharusnya dibayarkan. Jadi menurut Giebels hampir empat miliar telah dilunasi.
Saat ditanyakan apakah uang senilai hampir 4 miliar gulden tersebut bisa kembali karena pengakuan PM Rutte, Heni mengembalikan kepada diplomasi pemerintah nantinya. "Tinggal power pemerintah kita," ujar Heni singkat kepada banjarnegaraku.com pada 17 Juni 2023.
Baca Juga: 7 Latihan Pemula Sebelum Datang ke Gym, Mudah, Murah dan Praktis
Namun PM Rutte mengeluarkan pernyataan itu tanpa memperhitungkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Baik konsekuensi secara ekonomi maupun politik. Tidak semua orang Belanda setuju kolonialisme.
"Ya, itu urusan politik dalam negeri Belanda. Kan, di Belanda juga nggak semua sepakat kolonialisme," tegas ketua MSI memungkasi perbincangan.***