Network
Sebagai penyelenggara pemilu, Hasyim Asy'ari pun dinilai telah menjadi partisan atau berpihak terhadap sistem pemilu tertentu. Pernyataan Hasyim tersebut dinilai menimbulkan dampak tidak kondusif bagi pemilih.
Baca Juga: Jokowi Resmikan Tol Semarang-Demak, Ganjar: Kemacetan dan Rob dapat Diatasi
Menurut Fauzan, akibat dari pernyataan Ketua KPU tersebut, tidak sedikit pemilih yang kebingungan terhadap sistem pemilu yang akan dilaksanakan di Indonesia dalam waktu dekat ini.
"Kita melihat pasca-statemen tersebut, publik sangat gaduh. Bahkan elite politik berkumpul hanya untuk merespons pernyataan Ketua KPU soal daftar proporsional daftar calon tertutup," tutur Fauzan.
Dalam sidang tersebut, teradu Hasyim Asy'ari menegaskan, pernyataannya itu semata-mata dalam rangka menjalankan tugas yang diamanatkan undang-undang, yaitu menyampaikan informasi terkait perkembangan penyelenggaraan tahapan pemilu yang tengah berjalan.
Baca Juga: Resmikan Tol Semarang-Demak Seksi II, Jokowi Disambut Demo soal Ganti Rugi
Informasi tersebut, menurut Hasyim, terkait dengan perkembangan judicial review terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, di Mahkamah Konstitusi. Dalam judicial review itu, KPU RI adalah pihak terkait yang dimintai keterangan.
"Teradu sama sekali tidak pernah memberikan pernyataan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung atau sependapat dengan sistem proporsional tertutup," ungkap Hasyim Asy'ari.
Hasyim mengaku telah memberikan penjelasan melalui media massa terkait pernyataan yang dianggap partisan oleh pengadu.
Selain itu, Hasyim juga mengaku telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat secara terbuka.
