Network
Baca Juga: Jembatan Bergerak Penghubung Nusantara, Simak Penjelasan Pakar Transportasi Djoko Setijowarno
Keuntungannya, setiap tahun PT Inkaakan memperoleh order produksi sarana KRL baru dan kebutuhan operasi sarana KRL oleh PT KCI dapat terpenuhi.Dengan memproduksi secara rutin sarana KRL setiap tahun, maka diharapkan kualitas produk PT Inka juga semakin baik.
Dengan kondisi sekarang (tidak boleh impor), pilihannya tidak mudah. Pilihan pertama, dibiarkan, sarana kereta yang usang tidak dioperasikan, maka dampaknya akan banyak penumpang KRL Commuter Line yang terlantar. Namun dengan pilihan kedua, yakni tetap dioperasikan, tanpa bisa menjamin keselamatan penumpang. Dalam sektor transportasi, keselamatan merupakan hal yang utama harus diperhatikan dan tidak bisa ditawar-tawar.
Kondisi seperti sekarang ini sebenarnya bukan menambah jumlah sarana KRL, akan tetapi mengganti sarana KRL yang sudah tidak bisa beroperasi lagi.
"Kita dukung keduanya. Produk dalam negeri dengan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bisa bikin bangsa kita mandiri dalam teknologi perkeretaapian. Namun harus tahu situasi dan kondisi pabrikan di dalam negeri. Impor, jangan kebablasan, kurang menghargai produk dalam negeri dan kemampuan bangsa sendiri," kata Djoko.
Dia menambahkan, sekarang masa transisi, untuk itu diminta mulai berbenah. "Impor barang bekas itu murah, akan tetapi juga harus diakhiri. Murah di awal, namun biaya perawatan mahal. Pegawai PT KCI yang setiap hari merawat KRL Commuter Linepada mengeluh cari suku cadangnya sudah tidak diproduksi di Jepang akhirnya harus melakukan kanibal," katanya.
Djoko meminta pemerintah duduk bersama membahas rencana impor kereta bekas dari Jepang. Berbagai aspek harus dilihat dan dipertimbangkan agar pertimbangan dalam menerima ataupun menolak impor itu tidak semata-mata karena kepentingan ekonomi. Hal ini sangat urgen karena menyangkut kepentingan dan keselamatan publik.
Baca Juga: Angkutan Penyeberangan, Djoko Setijowarno: Jembatan Penggeral Penghubung Nusantara
"Pemerintah juga harus paham konsekuensi dari pembelian baru dan bekas terhadap dampak finansial di PT KCI. Struktur Public Service Obligation (PSO) dan tarif KRL Commuter Line harus dievaluasi. Jangan sampai tarif tidak pernah naik, padahal Biaya Operasional (BIOP)kereta api setiap tahun bertambah. Tidak mungkin hal ini dibebani pada PT KCI dan pemerintah untuk selamanya. Jika harus ditanggung oleh pemerintah, semestinya sudah tidak sebesar sekarang ini," katanya.
Selain itu, lanjut Djoko, warga Jabodetabek pengguna KRL Commuter Line juga harus diberikan edukasi. Warga Jabodetabek memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota tertinggi di Indonesia dan setiap tahun naik. Sementara tarif menggunakan KRL Commuter Linetergolong murah dengan nilai subsidi terbesar.
