Network
"Bandingkan besaran PSO KRL Commuter Line tahun 2023 sebesar Rp 1,6 triliun, Sementara pada tahun yang sama subsidi angkutan bus perintis di daerah 3TP (Terpencil, Terluar, Tertinggal dan Pedalaman) untuk 327 trayek senilai Rp 177 miliar," kata Djoko.
Untuk itu, lanjut dia, tarif KRL Commuter Line harus naik dan anggaran untuk PSO semakin dikurangi. Pengguna KRL Commuter Line tidak harus setiap hari diberikan subsidi. Bisa jadi di akhir pekan atau hari libur, subsidi dikurangi atau dihilangkan. Karena prinsipnya, subsidi diberikan untuk warga penglajo (commuter) yang rutin bekerja menggunakan sarana transportasi umum seperti KRL Commuter Line akan mendapatkan subsidi tarif.
Skenario efisiensi PSO KRL Commuter Line
Menurut Djoko, secara umum ada efisiensi PSO untuk KRL Commuter Line dengan kisaran Rp 208,9 miliar–Rp 496 miliar per tahunnya.
Perhitungan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (2023), jika menggunakan skenario menaikkan tarif untuk 1 km - 25 km pertama Rp 5 ribu dan 10 km berikutnya Rp 1.000,00, ada penurunan PSO sebesar Rp 475,6 miliar. Jika untuk 1 km - 25 km pertama Rp 3 ribu dan 10 km berikutnya Rp 1.000,00, ada penurunan PSO Rp 496 miliar.
Menggunakan skenario tepat sasaran, yakni 56 persen penumpang KRL Commuter Line dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta ada penurunan PSO sebanyak Rp 208,9 miliar. Dengan catatan, tarif untuk kelompok pendapatan tinggi (high income) dikenakan Rp 5 ribu untuk 25 km pertama dan Rp 1.000,00 untuk 10 km berikutnya.
Baca Juga: Djoko Setijowarno: Kebijakan Elektronic Road Pricing (ERP) Tuai Pro dan Kontra
Sedangkan dengan skenario jam sibuk (peak hour) dan tidak sibuk (non peak hour), mempertimbangkan 68 peren penumpang KRL Commuter Line berada pada peak hour. Jika dikenakan tarif peak hour Rp 5 ribu untuk 25 km pertama dan Rp 1. 000 untuk 10 km berikutnya, ada penurunan PSO sebesar Rp 260,6 miliar.***
