Network
PORTAL PEKALONGAN - JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyatakan bahwa pihaknya menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin, 22 Januari 2024.
Gugatan dengan nomor perkara 14/Pid. Prap/2024/PN.JKT.SEL dilayangkan MAKI lantaran lembaga antikorupsi itu tidak menahan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej.
KPK telah menetapkan Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada 7 Desember 2023.
Namun, hingga kini eks Wamenkumham itu belum ditahan. Ia menjadi tersangka bersama asisten pribadinya, Yogi Arie Rukmana, mantan mahasiswa Eddy yang kini menjadi pengacara, Yosi Andika Mulyadi dan Direktur PT Citra Lampia Mandiri (CLM), Helmut Hernawan.
Menurut Boyamin Saiman, gugatan praperadilan ini dalam rangka memaksa KPK berlaku adil yaitu melakukan penahanan terhadap tersangka Eddy Hariej.
"Karena tersangka pemberi suap Helmut Hernawan telah dilakukan penahanan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam rilis kepada portalpekalongan.com, Selasa 23 Januari 2024.
Menurut Boyamin,berdasarkan Pasal 5, 6 , 11 dan 12 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi, ancaman hukuman terhadap oknum pejabat penerima suap lebih tinggi daripada pemberi suap.
"Bahkan pejabat penerima suap bisa dihukum maksimal 20 tahun. Sementara, pemberi suap maksimal hanya 5 tahun. Dengan demikian, dari jika dilihat dari ancaman hukuman tersebut titik berat penegakan hukum semestinya dilakukan pada oknum pejabat penerima suap."
