Network
PORTALPEKALONGAN.COM - SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu dari upaya tersebut yakni dengan bekerja sama dengan petani perkotaan dalam mengelola aset tanah yang tidak terpakai.
Dengan adanya kerja sama ini, nantinya, petani diharapkan dapat memanfaatkan lahan milik Pemkot Semarang untuk bercocok tanah tanpa membayar uang sewa lahan.
Baca Juga: Bantu Kelola Limbah Organik, Sekolah Vokasi Undip Beri Pelatihan ke Siswa SMKN 3 Kendal
Hanya saja, Pemkot nantinya meminta bagi hasil atas kerja sama itu. Namun, tetap dengan persentase keuntungan lebih tinggi diberikan kepada petani.
Hal itu disampaikan oleh Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu saat kegiatan Penyerahan Sertifikat Tanah dan Peluncuran Sertifikat Tanah Elektronik di Balai Kota Semarang pada Senin (4/12/2023).
Menurutnya, pemanfaatan lahan tidur ini juga bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan petani di samping menjaga daulat pangan.
Saat ini, kata Mbak Ita sapaan akrab Hevearita, proses kerja sama itu masih dalam tahap pendataan aset tanah tidur.
“Jadi apa yang sudah disampaikan bapak Presiden mana-mana yang memang bisa dikerjasamakan dengan masyarakat, ya kita harus proses. Termasuk pemanfaatkan lahan tidur. Dan saya sudah melakukan ini, sedang diinventarisir oleh BPKAD mana tanah-tanah sensus yang bisa digunakan untuk sewa. Tapi ternyata kalau bagi petani untuk ketahanan pangan, biaya masih tinggi. Sehingga nanti kita alihkan ke Dinas Pertanian untuk model yang bagi hasil,” katanya.
Baca Juga: Atasi Tumpukan Sampah Organik, Tim KKN Tematik Undip Pakai Metode Ini
Untuk bisa segera melakukan kerja sama ini, Mbak Ita mendorong agar Dinas terkait melakukan pendataan.
“Semoga Desember bisa selesai pendataan, sehingga Januari bisa dilakukan kerja sama untuk ketahanan pangan,” paparnya.
Selain membantu para petani, Pemkot Semarang juga berkomitmen mewujudkan pengeluaran sertifikat tanah masyarakat lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Pasalnya, saat ini Pemkot Semarang manjadi nomor satu daerah yang tercepat menyelesaikan program tersebut.
“Sebenarnya kalau PTSL di Kota Semarang tinggal sedikit, jadi mungkin tinggal nol koma sekian persen. Karena kan memang pemkot memberikan hibah untuk pembiayaan yang pra sertifikasi, sehingga nanti mungkin di 2024 lebih concern ke aset pemkot yang lainnya,” terangnya.
Baca Juga: Mobil Grand Max Hangus Terbakar di Ambarawa Semarang, Ternyata Ini Penyebabnya
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPN Jateng, Dwi Purnama mengapresiasi kinerja Pemkot Semarang dalam pencapaian program PTSL.
Dia menyebut jika bantuan-bantuan Pemkot Semarang untuk program PTSL sangat meringankan beban masyarakat.
Oleh karena itu, Dwi berharap, Pemkot Semarang bisa menjadi percontohan untuk penargetan program PTSL.
“Mungkin untuk daerah lain memang sesuai dengan Inpres (instruksi presiden), tentu saya minta bupati atau wali kota untuk memberikan anggaran ke dalam APBD dan itu dilindungi oleh Inpres. Sehingga bupati atau wali kota bisa berperan, tidak ada masalah. Seperti Kota Semarang atau daerah lain. Itu biaya BPHTB Wali Kota memberikan diskon 40 persen kepada masyarakat. Dan itu termasuk bagian membantu pengentasan kemiskinan extreme,” pungkasnya.***
