Network
Rajapaksa sekarang mengakui pemotongan pajak adalah sebuah "kesalahan", dan Menteri Keuangan Sabry mengatakan bahwa pemotongan itu mengakibatkan kerugian pendapatan yang diperkirakan lebih dari 1,4 miliar dolar AS.
Ketika kelangkaan mata uang Sri Lanka menjadi masalah nyata di awal 2021, pemerintah mencoba menghentikan arus keluar mata uang asing dengan melarang impor pupuk kimia, menyuruh petani menggunakan pupuk organik.
Hal ini menyebabkan kegagalan panen yang meluas. Sri Lanka harus menambah stok makanannya dari luar negeri, yang membuat kekurangan mata uang asingnya semakin parah.
Sebuah laporan IMF pada bulan Maret 2022 mengatakan larangan pupuk (dibatalkan pada November 2021) juga telah merugikan ekspor teh dan karet, yang menyebabkan kerugian besar.
Peralihan ke pupuk organik mengakibatkan kegagalan panen yang meluas, memperburuk kekurangan mata uang asing. Sejak itu, pemerintah telah melarang impor berbagai macam barang "tidak penting" - dari mobil hingga jenis makanan tertentu, bahkan sepatu.
Pemerintah juga menolak untuk membiarkan mata uang rupee Sri Lanka jatuh terhadap mata uang lainnya. Akhirnya terjadi pada Maret 2022, rupee turun lebih dari 30% terhadap dolar AS.
Ranil Wickremesinghe, perdana menteri baru, telah mengumumkan bahwa pemerintah harus mencetak uang untuk membayar gaji PNS, yang menurutnya akan menyebabkan depresiasi rupee lebih lanjut.
Dia juga menyusun rencana untuk menjual maskapai nasional untuk mengumpulkan uang.
