Network
PORTAL PEKALONGAN - Kementerian Agama melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memberikan fasilitas bagi pelaku usaha mikro dan makro berupa sertifikasi halal gratis.
Diketahui selain gratis, sertifikasi halal dari BPJPH Kemenag ini juga dibuka sepanjang tahun dengan kouta satu juta.
Bagi pelaku usaha yang menginginkan sertifikasi halal, maka dapat mengajukannya melalui pendaftaran ptsp.halal.go.id dan telah dibuka sejak 2 Januari 2023 kemarin.
Baca Juga: Tahun 2023 Sertifikasi Halal Gratis, Ini Syarat Pendaftarannya
Adapun alur pendaftarannya adalah sebagai berikut.
1. Pelaku usaha melakukan pemohonan sertifikasi halal dengan melengkapi data:
- Data Pelaku Usaha (terdiri dari Nomor Induk Berusaha (NIB), jika tidak memilikinya bisa gunakan NPWP, SIUP, IUMK, IUI, NKV, dan lai-lain. Kemudian melampirkan salinan KTP, daftar riwayat hidup)
- Nama dan Jenis Produk
- Daftar Produk dan Bahan yang Digunakan
- Pengolahan Produk
- Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal
2. BPJPH akan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal (butuh 2 hari kerja).
3. LPH akan memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk (butuh 15 hari kerja).
4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan kehalalan produk melalui Sidang Fatwa Halal (3 hari kerja).
5. Terakhir, BPJPH akan menerbitkan sertifikasi halal (butuh 1 hari kerja).
Secara keseluruhan, proses sertifikasi halal membutuhkan waktu kurang dari sebulan atau 21 hari.
Baca Juga: Menag Serahkan 33 KMA Penetapan Guru Besar Ilmu Agama Pada HAB ke-77
Syarat daftar Sertifikasi Halal:
1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp2 miliar
5. Memiliki lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal(PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7 hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait
7. Produk yang dihasilkan berupa barang
8. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari kewajiban bersertifikat Halal
9. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya; Telah diverifikasi kehalanannya oleh pendamping proses produk halal
10. Jenis produk/kelompok produk yang disertifikasi halal atau tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal
11. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik)
12. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknikradiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozo (ozonisasi) dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle)
13. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL.
Baca Juga: Terlalu Santai Soal Masker, Epidemiolog Prihatin Dengan Sikap Masyarakat Indonesia
Demikian alur dan syarat pendaftaran sertifikasi halal gratis dari Kemenag. Adanya program ini diharapkan dapat menciptakan keamanan dan kenyaman berusaha.***
