Network
Lanjut Hilman mengatakan, pemerintah RI sudah melakukan penyesuaian harga sesuai yang ditetapkan pemerintah Saudi dalam BPIH 2023. Kemenag akan tetap mempertahankan serta meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah di Masyair.
Baca Juga: Demi Kemaslahatan, Menag Usulkan Biaya Haji Naik 30 Persen
Dalam usulan BPIH 2023 kepada DPR, Hilman mengatakan, tidak hanya paket layanan haji saja namun mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi baik di Jeddah, Mekkah, maupun Madinah.
"Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Mekkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layanannya," kata Hilman Latief.
Hal lain yang juga turut menjadi perhatian adalah komponen pesawat lantaran sangat bergantung pada harga avtur.
Terkait usulan biaya haji yang dibebakan pada jemaah malah naik, Hilman menjelaskan kenaikan Bipih yang harus dibayarkan tersebut terjadi karena perubahan skema persentase komponen Bipih dan Nilai manfaat.
Pemerintah mengajukan komposisi 70 persen Bipih dan 30 persen nilai manfaat demi keberlangsung dana haji.
"Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar nilai manfaat yang menjadi hak seluruh jamaah haji Indonesia, termasuk yang masih mengantre keberangkatan, tidak tergerus habis," katanya.
Namun demikian, kata Hilman, usulan dari pemerintah soal biaya haji belumlah final. Pemerintah masih membahas bersama Komisi VIII DPR.
Baca Juga: Jangan Bangga Sudah Umroh, Ustadz Abdul Somad: Abu Jahal Setiap Tahun Naik Haji
