PORTAL PEKALONGAN - Menjelang pemilu yang dijadwalkan pada Mei tahun ini, Parlemen Spanyol mengesahkan undang-undang baru, Kamis 16 Februari 2023 waktu setempat.
Undang-undang yang baru ini disebut-sebut makin mempermudah orang-orang transgender untuk mengubah jenis kelamin mereka, memperluas akses ke prosedur aborsi, dan memberikan cuti haid berbayar kepada pekerja.
Dalam pengesahan, undang-undang transgender yang diajukan oleh pemerintah koalisi sayap kiri negara itu, 191 suara mendukung, 60 suara menentang, dan 91 suara abstain.
Baca Juga: Rampok Juragan Batik Ratusan Juta, Dua Pelaku Kini Rasakan Akibatnya
Hal itu menggambarkan keretakan yang terjadi dalam koalisi sayap kiri Spanyol menjelang pemilu yang direncanakan pada Mei mendatang.
Selain itu, pengesahan tersebut juga dilakukan di tengah kontroversi yang masih berkembang luas, baik di Spanyol sendiri maupun di negara-negara Eropa mengingat masih banyak kalangan yang tidak sepakat.
Dengan mengesahkan undang-undang transgender tersebut, Spanyol menjadi negara Eropa yang pertama memperkenalkan cuti menstruasi.
Baca Juga: Jadwal Acara RCTI Sabtu 18 Februari 2023, Saksikan Trending Banget Loh Hingga Hati Sang Bidadari
Selain itu, negara-negara di Eropa juga menjadi pelopor di dunia yang memungkinkan seseorang untuk mengubah jenis kelamin mereka pada kartu identitas nasional dengan sebuah deklarasi sederhana.
Sebelum undang-undang tersebut disahkan, orang dewasa di Spanyol diharuskan untuk memberikan laporan medis yang membuktikan disforia gender dan bukti perawatan hormon selama dua tahun untuk mengubah jenis kelamin mereka yang terdaftar secara hukum.
Untuk anak di bawah umur, prosesnya bahkan lebih kompleks dan mencakup otorisasi yudisial wajib.
Undang-undang yang baru disahkan ini menghilangkan banyak rintangan bagi mereka yang berusia 16 tahun ke atas.
Selain itu, undnag-undnag ini juga memungkinkan anak di bawah umur yang berusia 14 dan 15 tahun untuk mengajukan perubahan jenis kelamin dengan persetujuan orang tua atau wali sah mereka. Namun, untuk anak yang berusia di bawah 12 dan 13 tahun akan memerlukan izin hakim.
Pro-Kontra
Undang-undang ini diperjuangkan oleh Menteri Kesetaraan Spanyol Irene Montero dari mitra koalisi junior sayap kiri Podemos (United We Can).
"Undang-undang ini mengakui hak transgender untuk menentukan sendiri identitas gender mereka, ini mendepatologi para transgender. Para transgender bukan orang sakit, mereka hanya manusia biasa," kata Montero menjelang pemungutan suara dalam pengesahan undang-undang tersebut.
Baca Juga: Selain Bharada E, Ferdy Sambo dan Tiga Terdakwa lainnya Ajukan Banding
Setelah disahkan, Montero pun merayakan penetapan RUU tersebut menjadi undang-undang di Twitter.
Pengesahan itu dipuji oleh organisasi LGBTQ (lesbian, gay, biseksual, transgender, queer) terbesar di Spanyol dengan mengatakan, langkah tersebut akan menjadi contoh bagi negara lain.
"Kami merayakan fakta bahwa undang-undang ini telah disahkan setelah delapan tahun bekerja tanpa lelah untuk mendapatkan hak-hak bagi komunitas transgender," kata Kepala FELGBTQI+ Uge Sangil, kepada kantor berita AFP.
Namun, undang-undang ini menciptakan perpecahan dalam koalisi yang berkuasa. Bahkan Perdana Menteri Pedro Sanchez dari Partai Sosialis menyuarakan keberatan.
Baca Juga: Tak Mau Terima Uang Makan-Minum Rp170 Juta Per Bulan, Lucky Hakim Mundur dari Wakil Bupati Indramayu
Partai-partai sayap kanan Spanyol yang sekarang mewakili oposisi juga dengan tegas menentang undang-undang tersebut. Kelompok-kelompok lain menyatakan penentangan mereka terhadap RUU tersebut karena kekhawatiran dapat memungkinkan pria untuk bersaing dalam olahraga perempuan atau meminta pemindahan ke penjara perempuan.
Parlemen Spanyol juga menyetujui undang-undang lain yang memungkinkan anak berusia 16 dan 17 tahun untuk menjalani aborsi tanpa persetujuan orang tua.
Undang-undang baru tersebut mengabadikan hak untuk melakukan aborsi di rumah sakit negara. Lebih dari 80% aborsi yang dilakukan di Spanyol saat ini dilakukan di klinik swasta, walaupun banyak dokter di sistem kesehatan masyarakat yang menolak untuk melakukannya dengan alasan agama.
Baca Juga: Kapolri: Ada Peluang Bharada E Kembali ke Brimob, tapi Harus Jalani Dulu Ini
Perubahan lain yang dibawa oleh hasil pemungutan suara pada Kamis (16/02) itu termasuk menawarkan produk menstruasi gratis di sekolah dan penjara, serta kontrasepsi hormonal gratis dan pil pagi di pusat kesehatan yang dikelola oleh negara. ***